Usai Program Registrasi Nomor Seluler, Pemerintah Kantongi 254 Juta Nomor Pelanggan

Usai Program Registrasi Nomor Seluler, Pemerintah Kantongi 254 Juta Nomor Pelanggan

10 September 2018 Seputar Teknologi 0

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengumumkan jumlah nomor pelanggan prabayar di Indonesia, baik dari peserta program registrasi awal ataupun peserta hasil rekonsiliasi. Data tersebut dihimpun hingga batas registrasi ulang pada 30 April 2018 lalu.

Dari hasil program yang telah disosialisasikan sejak Oktober 2017 itu, Ketua BRTI Ahmad M. Ramli mengungkapkan pemerintah telah menghimpun sekitar 254,7 juta nomor pelanggan, hampir 98 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang tercatat mencapai 262 juta jiwa. Angka itu sebelumnya juga telah melalui proses pemblokiran nomor-nomor yang  tidak melakukan registrasi ulang atau yang diregistrasi secara tidak benar.

“Angka ini (254 juta) merupakan hasil akhir yang disetujui Ditjen PPI, BRTI, Ditjen Dukcapil beserta para operator setelah adanya proses pencocokan dan pemblokiran nomor-nomor yang tidak melakukan registrasi ulang atau yang diregistrasi secara tidak benar, atau tanpa hak,” ujar Ahmad.

 

Siapkan aturan bagi pendaftar nomor baru di masa mendatang

Selain menetapkan jumlah pasti angka pendaftar nomor seluler yang terdaftar, rekonsiliasi antara beberapa pihak tersebut juga melahirkan kesepakatan baru untuk persiapan registrasi pemilik nomor baru di masa mendatang.

Hasil kesepakatan tersebut menyebutkan seluruh outlet penjual nomor telepon seluler di Indonesia diperbolehkan membantu melayani registrasi nomor pelanggan, tanpa pembatasan jumlah nomor per pelanggan. Aturan baru ini secara tidak langsung menempatkan posisi gerai atau outlet penjual nomor sebagai gateway terdepan untuk proses pemantauan nomor-nomor seluler baru yang didaftarkan pelanggan.

Ke depannya, pihak operator diwajibkan mampu mengidentifikasi gerai atau outlet yang melakukan registrasi terhadap setiap nomor pelanggan. Apabila terjadi hal-hal tertentu terhadap nomor pelanggan, maka dapat teridentifikasi melalui gerai atau outlet yang melakukan registrasi.

Untuk itu, hak registrasi nomor pelanggan lewat outlet penjual akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dapat berupa e-license atau kontrak elektronik antara distributor nomor operator dengan pihak pengelola outlet. Proses pemberian wewenang ini diberikan tenggat waktu harus sudah dilaksanakan paling lambat  21 Juni 2018.

 

Demi atasi timbunan data sampah dan praktik penipuan

Proses pendaftaran nomor seluler merupakan langkah besar yang ditempuh pemerintah guna menyatukan identitas masyarakat, terutama untuk menekan timbunan data konsumen prabayar. Timbunan data yang tidak terkelola dengan baik ini ditengarai menjadi penyebab maraknya penipuan menggunakan nomor seluler di Indonesia.

Langkah pemerintah sendiri mendapatkan reaksi yang cukup beragam dari masyarakat. Ada yang mematuhinya, ada pula yang mencari celah dengan mengakali nomor Kartu Keluarga masing-masing untuk pendaftaran nomor milik orang lain.

Buntutnya, pihak Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) bahkan sempat melakukan sosialisasi berupa pemblokiran kartu prabayar bagi para pemilik nomor yang menyalahi peraturan registrasi.

Sumber: Kemenkominfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *